(021) 12345678 info@dpupr.go.id Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Kec....
ID | EN

Regulasi

Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.

Daftar Regulasi

NoJenisJudul PeraturanAksi
1Undang UndangUndang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP)
2Peraturan GubernurKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/364 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3-Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87.22/8 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4-Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
5-Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
6SK Kepala DinasPenunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
7-Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.7/5620 Tentang HSD Bahan Bangunan dan HSP Konstruksi Provinsi Jawa Tengah Edisi -1 Tahun 2025
8-Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
9-Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.8.34/41900/3357 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Beserta Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pu Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
10-PENYESUAIAN PEMBAYARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
11-PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
12-Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2024
13-Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan atau panitia Contract Change Order (CCO) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2024
14Undang-undangUndang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik-
15-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038
16Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
17Peraturan MenteriPeraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
18Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
19-Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
20-Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Informasi Publik
21-Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik
22-Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
23Peraturan DaerahPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
24Peraturan GubernurPeraturan Gubernur Jawa Tengah No 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
25-Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
26Keputusan GubernurKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
27-Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 485.1/82 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Data Teknis Penyiapan Materi Publikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
28Undang UndangUndang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP)
29-Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik-
30-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038
31Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
32Peraturan MenteriPeraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
33Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
34-Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
35-Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Informasi Publik
36-Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik
37-Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
38Peraturan DaerahPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
39Peraturan GubernurPeraturan Gubernur Jawa Tengah No 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
40-Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
41-Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
42Keputusan GubernurKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
43-Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 485.1/82 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Data Teknis Penyiapan Materi Publikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Aksesibilitas
Ukuran Teks
100%
Mode
Lainnya